PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE- 7 Ir. JOKO WIDODO - Drs. JUSUF KALLA

Usai sudah penantian panjang bangsa ini dalam mengukir sejarah. Lembaran baru bangs ini dimuali ketika proses demokrasi di Indonesia dimulai sejak pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Proses demokrasi bangsa ini ditempa dengan teramat sangat dengan hanya ada 2 paslon pemilu, yakni Bapak Ir. Joko Widodo didampingi Bapak Drs. Jusuf Kalla dengan Bapak Prabowo Subiyanto yang didampingi Bapak Ir. Hatta Rajasa. Drama pemilu ditunjukkan dengan telah usainya pemilu dengan perolehan suara kemenangan Bapak Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tidak usai sampai disitu, dengan adanya gugatan pasca pemilu tentang perolehan hasil oleh kubu KMP (Koalisi Merah Putih) ke Mahkamah Konstitusi yang memang bertanggungjawab salah satunya menangani peradilan dalam kasus pemilu. Kemenangan koalisi Indonesia Hebat atau ditolaknya gugatan secara resmi menjadikan Bapak Jokowi terpilih menjadi Presiden RI ke-7. Hal tersebut sudah dilantiknya presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2014 kemarin di gedung MPR RI.

Apakah sudah usai wahai shobat? Tidak hanya sampai disitu. Perseteruan kemabali terjadi ketika proses demokrasi kembali di uji. Yakni pemilihan ketua dan wakil serta anggota DPR di Parlemen. Perseteruan hebat antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat dimulai kembali. Mengetengahkan pengesahan Undang-undang MD3 dan akhirnya diputuskan oleh MK dimenangkan oleh KMP, yang itu menandakan bahwa Ketua serta wakil DPR Pusat tidak serta merta langsung diduduki oleh pemenang pemilu, melainkan melalui musyawarah mufakat, sampai voting jika tidak memiliki titik temu. Drama berlanjut dengan dimenangkannya koalisi KMP. Selain daripada itu, drama dilanjtukan dengan proses pemilihan Ketua MPR dan wakil. Dan akhirnya, karena memang sangat kuatnya KMP sehingga proses pemilihan Ketua MPR dan wakil dengan system paket seperti halnya dengan system pemilihan ketua DPR dan wakil dimenangkan kembali oleh kubu KMP. Lalu bagaimana kaitannya dengan kekuasan Presiden dengan dimenangkannya KMP sebagai opisisi di luar pemerintahan Jokowi-JK?

Shobat. Seperti yang kita ketahui. Bahwa kekuasaan Presiden adalah tidak tak terbatas. Itu artinya, setiap kinerja dari pemerintah pusat yang dipimpin oleh seorang Presiden harus sejalan dengan DPR sebagai lembaga legislative. Ketika menimbah baik buruknys suasana yang terjadi saat ini, dapat ditilik kebaikan dan kekurangannya.

Kebaikannya adalah, DPR selaku lembaga legislative dapat bekerja optimal menjalankan perannya sebagai mitra pemberi saran kebijakan yang akan diambil untuk diterapkan oleh Presiden. Manakala kebijakan Presiden jauh dari kepentingan dan kemashlahatan rakyat diatas segala-galanya, maka sudah menjadi kewajiban DPR untuk menggunakan dan menjalankan hak, kewenangan dan kewajibannya. Itulah menurut saya kebaikan dengan situasi saat ini. Asalkan DPR benar-benar menjalankan amanah dari rakyat dengan bekerja maksimal tidak untuk kepentingan “PARTAI”, “PRIBADI”, “KELOMPOK/ GOLONGAN”, maka  akan menciptakan kondisi yang harmonis dan menjadikan kebaikan bersama. Pertanyaannya kepada shobat mulia semua. Saat ini apakah memang seperti itu peran DPR????? Silakan dijawab dan disikapi bersama.

Keburukannya adalah, apabila antara DPR dengan Presiden tidak sejalan, maka secara otomatis program-program yang akan dijalankan oleh Presiden (walau program tersebut baik dan membawa mashlahat), maka akan menjadi keniscayaan untuk dijalankan. Hal tersebut terjadi dengan adanya kewenangan DPR.

Kata kuncinya Cuma satu. Apakah DPR beserta MPR yang dipimpin dan dikuasai oleh KMP benar-benar akan menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai amanah rakyat, atau hanya untuk kepentinangan pribadi, golongan, partai mereka masing-masing? Mari kita kawal bersama guna menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan sejahtera serta berdaulat. Baca juga artikel berikut.